Kubu Eks Bupati Eka Wiryastuti Tuding Dakwaan JPU KPK Salah Alamat

"Bilamana dalam melakukan koordinasi ternyata ditemukan ada tindakan melawan hukum, tentunya tidak ada hubungannya dengan yang memberikan perintah," kelit Nyoman Wiguna.

Dalam perspektif hukum, ujar Nyoman Wiguna, perbuatan melawan hukum seseorang yang dikaitkan dengan orang yang memberinya perintah, maka berpotensi mencederai hukum.

"Jadi, jika itu tetap terjadi, maka ini akan bahaya bagi para pejabat lainnya dalam memberikan perintah kepada bawahannya yang menyalahgunakan perintah," katanya.

Karena itu pihaknya menganggap dakwaan JPU KPK tak pantas dialamatkan pada eks bupati Tabanan dua periode, 2010-2020 tersebut.

Namun, saat didesak siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas kasus suap tersebut, penasihat hukum Eka Wiryastuti enggan berkomentar.

"Soal siapa yang harus bertanggung jawab kita lihat nanti dalam pemeriksaan saksi-saksi," papar Nyoman Wiguna.

Sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi akan kembali digelar pada Kamis (30/6) pekan depan. (gie/JPNN)