Dirjen HAM: Penahanan Ijazah oleh Perusahaan Perlu Regulasi Khusus
Kendati belum ada pengaturan mengenai penahanan ijazah, Dhahana Putra mengimbau perusahaan dapat menghargai atau menghormati hak asasi manusia yang dimiliki para tenaga kerja.
Dirjen HAM menggarisbawahi hak mengembangkan diri yang berpotensi dibatasi dengan penahanan ijazah ini.
“Perusahaan mungkin perlu mempertimbangkan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun
1999 memperkenankan setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan
berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil,” ucap Dhahana.
Dirjen HAM menambahkan pemerintah tengah melakukan pengarusutamaan bisnis dan HAM di Tanah Air.
Pengarusutamaan bisnis dan HAM yang didorong melalui Strategi Nasional Bisnis dan HAM ini diharapkan mampu memberikan competitive advantage bagi perusahaan dalam persaingan global mendatang.
Dhahana Putra meyakini semakin membaiknya kesadaran pasar global terhadap hak asasi manusia akan
Dirjen HAM Dhahana Putra menilai praktik umum dalam dunia bisnis dengan menahan ijazah tenaga kerja berpotensi mencederai hak tenaga kerja.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News
