Parlindungan: Kemenkumham Berperan Penting Dalam Pembaharuan & Kepastian Hukum di NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkumham NTB memegang peranan penting dalam proses lahirnya Peraturan Perundang-undangan khususnya pembentukan Perda dan Perkada di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tugas dan fungsi harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan sebelumnya sempat mengemukakan bahwa fasilitasi harmonisasi merupakan kontribusi Kanwil Kemenkumham NTB.

Tujuannya agar Pemerintah Daerah dapat menerbitkan produk hukum yang berkualitas, tidak tumpang tindih dan tepat guna.

"Dengan begitu, masyarakat juga akan menerima dampak positif dari adanya produk hukum yang tepat sasaran dan konstruktif," kata Kakanwil Parlindungan.

Hal ini diperkuat dengan pernyataan Plt. Dirjen Peraturan Perundang-undangan (PP) Kemenkumham RI Prof Dr Asep Nana Mulyana SH MHum.

"Urgensi reformasi hukum sejalan dengan dengan Asta Cita Ke-7 pemerintahan saat ini.

Jadi, reformasi politik, hukum, birokrasi, serta upaya penguatan pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba adalah kunci dalam membangun sistem hukum yang kredibel dan terpercaya," ujar Prof Asep Nana Mulyana.