Dirjen HAM: Penahanan Ijazah oleh Perusahaan Perlu Regulasi Khusus
Minggu, 11 Agustus 2024 – 07:04 WIB
Dirjen HAM Dhahana Putra merespons penahanan ijazah tenaga kerja yang dilakukan perusahaan berpotensi melanggar HAM. Foto: Kemenkumham RI
diikuti di tataran nasional ke depan.
Oleh karena itu, perusahaan akan mengikuti perkembangan ini untuk bisa lebih adaptif dengan tren dan kompetitif di pasar.
"Kebijakan perusahaan yang berpotensi mencederai hak asasi manusia sebaiknya dipertimbangkan matang-matang mitigasinya," tutur Dirjen HAM Dhahana Putra. (lia/JPNN)
Dirjen HAM Dhahana Putra menilai praktik umum dalam dunia bisnis dengan menahan ijazah tenaga kerja berpotensi mencederai hak tenaga kerja.
Redaktur & Reporter : Ali Mustofa
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News
