Buntut Warga Jebol Pagar Sirkuit Mandalika, Sentil ITDC, Projo NTB Surati Jokowi

“Siapa warga yang berani melawan atau melakukan penolakan pelepasan tanah akan mendapatkan intimidasi oleh kuasa rezim Orde Baru saat itu,” katanya.

Oleh karena itu, sebagai perusahaan negara, menurut Imam, ITDC harus bekerja secara humanis dan profesional dengan melibatkan fakta-fakta hukum dan sejarah lahan dalam menyelesaikan persoalan lahan di Mandalika.

"Kami sangat setuju pembangunan kawasan pariwisata Mandalika sebagaimana kebijakan Presiden Jokowi, dan kami Projo NTB akan mendukung penuh kebijakan Presiden Jokowi.

Akan tetapi dengan adanya beberapa kali penggusuran lahan warga, dan yang terbaru adanya fakta puluhan KK yang terisolir di dalam kawasan Sirkuit Mandalika adalah tindakan tidak manusiawi.

Ini melanggar HAM karena secara sengaja mengisolir dan membatasi hak hidup, hak kesehatan dan pendidikan puluhan warga," ujarnya.

Karena itu, mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram (Unram) ini akan segera bersurat kepada Presiden Jokowi agar Dirut ITDC dan jajarannya dievaluasi.

"Sikap ini tidak harmonis bagi masyarakat Lombok, dia tidak layak mengelola kawasan pariwisata Lombok yang warganya sangat ramah dan bersahabat.

Sebaiknya Presiden Jokowi segera mengganti Dirut ITDC ini dengan personifikasi yang bisa bekerja humanis, bersahabat dan profesional," pungkasnya. (antara/lia/JPNN)