Muhadjir Effendy Akui Digitalisasi Layanan Penyaluran Bansos Belum Optimal

Muhadjir pada awal paparannya menyampaikan bahwa penyaluran bantuan sosial di 34 kabupaten di Papua dan Papua Barat masih dilakukan secara tunai lewat Kantor Pos.

"Karena infrastruktur (pendukung layanan) non-tunai belum siap di daerah-daerah ini," beber Muhadjir Effendy.

Selain masalah ketersediaan infrastruktur pendukung, Muhadjir menjelaskan, kendala lain yang dihadapi dalam digitalisasi layanan penyaluran bansos, yakni tingkat literasi teknologi digital masyarakat yang belum merata.

Menurutnya, pemakaian sistem digital dalam layanan penyaluran bantuan sosial membutuhkan dukungan regulasi dan koordinasi kebijakan antarkementerian.

"Infrastruktur dan regulasi ini akan menopang inovasi dan simplifikasi (penyederhanaan) model penyaluran bansos melalui media digital," jelasnya.

Muhadjir menegaskan strategi digitalisasi ini bergantung pada koordinasi kebijakan antarkementerian. Tanpa koordinasi yang baik, target bansos digital yang tepat sasaran dan meringankan beban dan mempercepat target (penyaluran) tidak bisa tercapai.

Meski masih ada kendala dalam pelaksanaannya, Muhadjir optimistis digitalisasi dapat dilakukan dalam penyelenggaraan layanan penyaluran bansos.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2022, jumlah pengguna Internet di Indonesia mencapai 204 juta dan 63 persen penduduk Indonesia sudah menggunakan telepon seluler.