Muhadjir Effendy Akui Digitalisasi Layanan Penyaluran Bansos Belum Optimal

bali.jpnn.com, DENPASAR - Digitalisasi dalam penyelenggaraan layanan penyaluran bantuan sosial atau bansos masih terkendala banyak hal.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan bahwa digitalisasi di Indonesia, terutama sektor bansos (bantuan sosial), perlu ada usaha lebih keras.

“Karena apa yang kita bayangkan, yang kita persepsikan, ketika di lapangan tidak seindah warna aslinya," kata Muhadjir Effendy saat sesi Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia yang berlangsung di Nusa Dua, Bali, Senin (11/7).

Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia merupakan kegiatan sampingan dalam rangkaian pertemuan ke-3 Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 serta Deputi Bidang Keuangan dan Bank Sentral G20 yang berlangsung 11 sampai 17 Juli 2022 di Bali.

Menko PMK Muhadjir secara virtual menyampaikan bahwa kendala yang dihadapi dalam upaya mempercepat digitalisasi layanan penyaluran bantuan sosial (bansos) antara lain ketersediaan infrastruktur pendukung.

Menurutnya, sampai sekarang masih ada daerah yang belum memiliki sarana teknologi komunikasi dan informatika memadai.

"Untuk wilayah tertentu, secara geospasial bisa dipetakan, dan sebetulnya tidak disebut pun kita bisa tahu di mana itu," ujarnya.

Meski tidak menyebut nama daerah yang belum punya sarana teknologi informasi dan komunikasi memadai, tetapi sudah tersirat jelas.