Ini 18 Daftar Pelanggaran PHDI Surabaya Versi PHDI MLB Pura Samuan Tiga

Sebelas, Sabha Walaka bahkan menolak inisiatif, saran/ajakan baik yang disampaikan oleh Parisada Provinsi Sumatera Selatan untuk mengambil langkah-langkah strategis

dalam menangani konflik internal Umat Hindu yang eskalasinya terus meningkat, bahkan menilai PHDI Provinsi tersebut tidak memiliki etika organisasi.

Menurutnya, dalam menyelesaikan konflik internal umat Hindu akibat perbedaan pemahaman ajaran agama Hindu Dharma Indonesia,

Pengurus Harian PHDI sama sekali tidak berbuat apa-apa dan melakukan pembiaran atas konflik internal umat Hindu Dharma Indonesia.

Pengurus juga tidak mau menerima masukan dan saran dari Parisada Provinsi dalam menyelesaikan permasalahan yang eskalasinya

semakin meningkat dan memanas serta tidak menggunakan wewenangnya sebagaimana ketentuan Anggaran Dasar.

Dua Belas, tidak menjalankan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b yang menyatakan menindak lanjuti Ketetapan/Keputusan Mahasabha, Bhisama, Keputusan Pesamuhan Agung, Keputusan Sabha Pandita, dan keputusan lainnya.

Tiga Belas, tidak mengambil keputusan yang bersifat operasional sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf h, yang menyatakan mengambil keputusan yang bersifat operasional dalam melaksanakan kebijakan PHDI.