Keras, KPK Peringkatkan Pemprov NTB, Sentil Frasa Pelanggaran Hukum

bali.jpnn.com, MATARAM - Tidak ada angin tidak ada hujan, Pemprov Nusa Tenggara Barat (NTB) mendapat peringatan keras dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Komisi anti rasuah itu memberi peringatan kepada Pemprov NTB terkait penyewaan aset daerah berupa lahan bekas pengelolaan PT Gili Trawangan Indah (GTI), di kawasan wisata Gili Trawangan, Lombok Utara.

Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK Budi Waluya mengatakan bahkan pihaknya mengingatkan Pemprov NTB agar memproses penyewaan aset tersebut sesuai aturan.

"Jangan sampai proses (sewa lahan) melanggar aturan hukum," ujar Budi Waluya.

Budi Waluya meminta agar sewa menyewa lahan tersebut berproses secara transparan.

Tidak sampai memunculkan nepotis atau uang mahar dalam pemberian sewa.

"Jangan sampai ada seperti itu (nepotis).

Harus tetap berlandaskan aturan hukum.