Prof Asikin: Kewenangan Jaksa Melakukan Penyadapan Harus Dikontrol

Menurutnya, penyadapan yang sekarang dapat dilakukan kejaksaan memakai asas keadilan.

Dengan memakai prinsip keseimbangan.

Bila Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maka penegak hukum lain juga boleh.

Sepanjang penyadapan dilakukan untuk extra ordinary crime seperti korupsi atau teroris, maka harus dilakukan.

“Menyangkut pencucian uang.

Penelusurannya ini kan panjang,” ujar Prof Asikin.

Menurut Prof Asikin, penyadapan sebagai upaya mempercepat proses penyidikan dan pendalaman tindak pidana.

“Jaksa susah mengungkap korupsi yang pelakunya lihai. Nah, disini peran penyadapan sangat dibutuhkan,” imbuhnya.