Notaris di Badung Bali Ajukan Judicial Review UU Kejaksaan

bali.jpnn.com, DENPASAR - Hartono SH, seorang notaris di Badung, Bali memutuskan mengajukan Judicial Review (JR) Undang-Undang Kejaksaan RI ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Singgih Tomi Gumilang SH MH, kuasa hukum Hartono SH, telah mengajukan JR UU Kejaksaan RI, Rabu (8/2) lalu.

“Berkas permohonan lengkap diterima Ibu Nurul Quraini dengan tanda terima nomor: 15-1/PUU/PAN.MK/AP3,” ujar Singgih Tomi Gumilang SH MH kepada awak media.

Menurut Singgih Tomi Gumilang SH MH, upaya JR UU Kejaksaan RI dilakukan setelah JPU Gianyar mengajukan PK pada 26 Desember 2022 dengan surat pengantar nomor: TAR-3385/N.1.15/Eku.2/12/2022 yang ditandatangani Kajari Gianyar Ni Wayan Sinaryati SH.

“Oleh karena itu, klien kami memohon hakim MK untuk menguji Pasal 30C Huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h Undang-Undang Kejaksaan RI,” katanya.

Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h Undang-Undang Kejaksaan RI menyuratkan tugas dan wewenang Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

Aturan tersebut dijadikan dasar hukum oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Gianyar untuk mengajukan PK pada tanggal 26 Desember 2022 atas perkara kliennya.

Padahal, upaya hukum luar biasa PK dilandasi filosofi pengembalian hak dan keadilan seseorang yang meyakini dirinya mendapat perlakuan yang tidak berkeadilan yang dilakukan oleh Negara berdasarkan putusan hakim.