KPK Sorot Tabanan, Ingatkan Pejabat Jangan Korupsi, Utang Negara Menumpuk
Karena kita ketahui, makin hari makin berat pemerintah pusat untuk membiayai pemda-pemda.
Jadi, kita bisa lihat dari dana alokasi khusus (DAK) makin menurun, dana alokasi umum (DAU) juga makin berkurang, ditambah lagi beban utang negara sudah lebih Rp 7 ribu triliun," ujar Abdul Haris.
Direktorat Kopsurgah Wilayah V membidangi tujuh daerah yang ditangani, yakni Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, NTB, NTT dan Provinsi Bali.
"Tujuh provinsi menjadi tanggung jawab kami, baik dari segi penindakannya maupun pencegahannya. Dalam hal ini, di sisi pencegahannya, inilah salah satu tugas kami adalah bagaimana agar daerah-daerah tersebut bisa mandiri dan bebas korupsi,” jelasnya.
Sekda Tabanan I Gede Susila menambahkan pihaknya telah melakukan pembenahan kinerja di berbagai sektor sesuai arahan dari pusat.
Mulai dari pelaksanaan sertifikasi aset pemda menjadi prioritas, penghapusan aset kendaraan melalui lelang, peningkatan pajak dan penagihan piutang pajak.
"Pemkab juga telah memfasilitasi UMKM lokal serta terus mengawal program peningkatan penggunaan produk dalam negeri," paparnya. (antara/lia/jpnn)
KPK tengah menyorot Pemkab Tabanan, mengingatkan para pejabat jangan korupsi, utang negara sudah menumpuk tembus Rp 7 triliun
Redaktur & Reporter : Ali Mustofa
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News