Perbekel Tianyar Barat Diganjar 6 Tahun, Kaur Keuangan Bebas, Fakta Baru Terungkap

Ketigannya dituntut masing-masing membayar uang pengganti sebesar Rp 376.150.508,33.

Jika tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama satu tahun.

Kasus korupsi bedah rumah ini bermula ketika Pemkab Badung mengalokasikan anggaran bantuan bedah rumah senilai Rp 20,25 miliar.

Nilai bantuan bedah per rumah sebesar Rp 50 juta untuk 405 penerima bedah rumah yang tersebar di 14 Banjar Dinas sesuai dengan proposal yang diajukan terdakwa. 

Namun, setelah menyosialisasikan mekanisme pencarian bantuan dana bedah rumah tersebut kepada warga, Pasrisak meminta saksi I Ketut Guna Aksara selaku Kasi DJA BPD Cabang Karangasem agar seluruh dana yang telah masuk ke masing-masing rekening penerima ditarik kembali dan disetorkan ke rekening milik saksi I Gede Tangun dan saksi I Ketut Putrayasa yang telah disiapkan.

Alasannya untuk memudahkan pencairan dan pengelolaan bantuan. 

Masalah muncul ketika terdakwa mengganti tujuh nama penerima dengan melabrak keputusan bupati yang sudah diterbitkan.

 Terdakwa juga tidak mengunakan RAB yang diterbitkan Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karangasem sebagai acuan pembangunan.