FPSM Minta DPRD Bali Panggil Angkasa Pura Supports, Buntut PHK 6 Karyawan
FSPM juga mendesak pengawas memberi sanksi APS, mendorong pengawas mendesak APS agar mempekerjakan kembali karyawan.
Paling penting mendorong pengawas menindaklanjuti indikasi pemberangusan serikat pekerja dan meminta pengawas objektif.
“Ini adalah proses yang harus kami sampaikan agar DPRD melakukan pengawasan terhadap eksekutif seperti pengawas tenaga kerja agar permasalahan ini tidak berkepanjangan,” ujar Ida I Dewa Made Rai Budi Darsana.
Konflik karyawan bandara telah dimulai sejak tahun lalu.
Ratusan karyawan yang berada di bawah naungan Angkasa Pura Supports menuntut hak-hak mereka.
Disnaker Badung saat itu berusaha menjembatani, tetapi belum memuaskan beberapa pihak.
Di pengujung 2024, enam orang karyawan Angkasa Pura Supports justru ditangguhkan.
Pengawas ketenagakerjaan sudah turun dan memanggil seluruh pihak terkait.
Para korban PHK Angkasa Pura Supports ini meminta bantuan DPRD Bali untuk memanggil pihak APS agar mempekerjakan kembali enam karyawan tersebut.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News
