Pengusaha Hiburan & Spa di Bali Bersepakat Tunda Bayar Pajak, Buntut Naik 40 Persen
Perda yang diundangkan pada 28 Desember 2023 lalu dan resmi berlaku mulai 1 Januari 2024.
“Pajak 40 persen itu sama saja membunuh kami.
Pajak 15 persen seperti yang berlaku sebelumnya sebenarnya sudah cukup ideal, meski masih cukup tinggi,” kata Rai Suryawijaya.
Menurut Rai Suryawijaya, sebenarnya ada beberapa solusi yang coba diambil pelaku usaha hiburan dan spa di Bali.
Yang sudah dilakukan adalah melakukan judicial review ke MK yang diajukan sejak Jumat, 5 Januari 2024 lalu.
Uji materi ini terkait Pasal 55 dan Pasal 58 Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).
Pada Pasal 55 disebutkan mandi uap alias spa termasuk dalam kategori jasa kesenian dan hiburan.
Pada Pasal 58 ayat 2 disebutkan khusus untuk tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap alias spa ditetapkan paling rendah 40 persen dan paling tinggi 75 persen.
Ketua PHRI Badung Gusti Ngurah Rai Suryawijaya mengatakan pengusaha hiburan & spa di Bali bersepakat tunda bayar pajak, buntut naik 40 persen
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News
