Kemenkum NTB Koreksi Dua Raperbup Sumbawa, Ini yang Perlu Dibenahi

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB bersama Pemkab Sumbawa melaksanaknan rapat pengharmonisasian Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Sumbawa tentang Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dan Tata Cara Pemungutan PBB Pedesaan dan Perkotaan secara virtual, Selasa (4/3).

Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati, dalam rapat ini mengingatkan urgensi pengharmonisasian.

Tujuannya agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan dapat menjadi payung hukum pemungutan Opsen Pajak MBLB dan Pemungutan PBB Perdesaan dan Perkotaan.

Untuk Raperbup tentang Pemungutan Opsen Pajak MBLB dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak MBLB dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam disepakati perubahan pada judul Raperbup.

Kemenkum NTB juga mengoreksi ketentuan prosentase sinergi pendanaan pemungutan Opsen Pajak MBLB yang harus konsisten dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Seperti Perda Provinsi NTB Nomor 2 Tahun 2024 yang mengamanatkan bahwa prosentase sinergi pendanaan sekurang-kurangnya dua persen dari jumlah Opsen Pajak MBLB.

Untuk Raperbup tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, secara substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Namun, ada beberapa saran terkait teknis penyusunannya.