Pengusaha Hiburan & Spa di Bali Bersepakat Tunda Bayar Pajak, Buntut Naik 40 Persen

Senin, 15 Januari 2024 – 20:35 WIB

Ketua PHRI Badung I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya saat diskusi bersama pelaku usaha hiburan dan spa di Hotel Citadines Berawa Beach, Tibubeneng, Kuta Utara, Badung, Senin (15/1). Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

Aturan turunannya menjadi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 dan itu menjadi acuan kabupaten dan kota membuat peraturan daerah.

Menurut Rai Suryawijaya, uji materi dan menunda membayar pajak hiburan adalah cara pelaku usaha wisata menekan pemerintah pusat untuk meninjau dan merevisi pasal yang merugikan pariwisata Bali.

“Namun, jika tidak ada perubahan, kami siap melakukan demo. Itu adalah cara kami agar tuntutan kami didengar,” tutur Rai Suryawijaya. (lia/JPNN)