Mahasiswa Bali Turun ke Jalan, BEM Unud Sebut Kebijakan Prabowo Berdampak

bali.jpnn.com, DENPASAR - Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Bali Tidak Diam (ABTD) akhirnya turun ke jalan, Senin (17/2) dengan titik sasaran gedung DPRD Bali.
Aksi bertajuk Indonesia Gelap Darurat Indonesia ini membawa lima poin tuntutan.
Tuntutan itu keluar buntut efisiensi yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto dalam bidang pendidikan yang berdampak ke mahasiswa.
Wakil Presiden BEM Universitas Udayana I Ketut Indra Adiyasa selaku perwakilan Aliansi Bali Tidak Diam di hadapan DPRD Bali menyampaikan bahwa instruksi presiden dalam rangka efisiensi ini berdampak ke beberapa sektor di Pendidikan.
“Pertama, kami menuntut semua pihak pemerintah mencabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025,” kata Indra.
Di hadapan DPRD Bali mereka menyampaikan agar membatalkan seluruh pemangkasan terhadap anggaran pendidikan dengan mengembalikan anggaran ke pagu awal terutama dana operasional PTN, PTN-BH, PTS, dan beasiswa.
Kedua, mereka ingin agar anggaran pendidikan naik terutama untuk dana operasional perguruan tinggi dan beasiswa.
Ketiga, mereka meminta menghentikan pembahasan RUU Sisdiknas, lalu menolak izin usaha pertambangan bagi kampus
Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Bali Tidak Diam (ABTD) akhirnya turun ke jalan, Senin (17/2) dengan titik sasaran gedung DPRD Bali.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News