DPRD Bali Kirim Tuntutan Mahasiswa ke Kemendagri, Jamin Anggaran Pendidikan Aman

bali.jpnn.com, DENPASAR - Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya menandatangani pakta integritas di depan para mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Bali Tidak Diam (ABTD) di Denpasar, Senin (17/2).
Penandatanganan pakta integritas itu terjadi setelah DPRD Bali menerima lima poin tuntutan para mahasiswa.
Dewa Made Mahayadnya memastikan poin tuntutan akan disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Kami sudah baca (tuntutan) dan kami akan kirimkan.
Karena ini mahasiswa bagian dari rakyat Bali, bagian dari generasi muda yang akan membawa bangsa ini ke depan,” kata Dewa Made Mahayadnya dilansir dari Antara.
Dewa Mahayadnya menyadari salah satu bunyi tuntutan adalah mencabut Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025, di mana hal ini tidak mudah.
“Saya hanya menyampaikan ke atas, soal keputusannya tentu bahwa lembaga ini pun di bawah Kementerian Dalam Negeri.
Jadi, akan kami sampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri, untuk diteruskan kepada Bapak Presiden,” ujar Ketua DPRD Bali.
Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya memastikan poin tuntutan akan disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News