Guru Honorer Tak Digaji Sejak Januari 2022, NIP PPPK Macet, Sri: Maunya Pemerintah Apa, Ya?

bali.jpnn.com, JAKARTA - Nasib para guru honorer yang dinyatakan lulus seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) guru tahap 1, tak kunjung membaik.

Berharap kesejahteraan meningkat setelah lulus seleksi PPPK, ribuan guru honorer dilaporkan tidak menerima gaji sejak Januari 2021 setelah dinyatakan lulus seleksi PPPK guru 2021.

Dalam kondisi minus pemasukan, para guru honorer yang lulus seleksi tidak kunjung menerima nomor induk pegawai (NIP) PPPK guru dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Maunya pemerintah apa, ya? Tiga bulan kami enggak digaji, terus kami mau makan apa?" kata Ketua Forum Honorer K2 Kabupaten Blitar Sri Hariyati kepada JPNN.com.

Sri Hariyati mengatakan di Kabupaten Blitar ada 1.316 guru honorer lulus seleksi PPPK 2021 yang tidak kunjung menerima gaji.

Ironisnya, kata Sri Hariyati, kondisi serupa yang dialami guru honorer ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Blitar, tetapi juga di daerah lain.

Yang membuat para guru honorer heran, pemerintah daerah (Pemda) punya alasan sama, yaitu mereka tidak digaji karena dinyatakan lulus PPPK.

Menurut Sri Hariyati, Pemda khawatir membayarkan gaji dobel. "Ini aneh sekali," ucapnya.