Raja IX Denpasar Minta DPD RI Koreksi Sistem Politik dan Demokrasi Indonesia
"Kami juga mengharapkan judulnya diganti menjadi UU Masyarakat Adat Kerajaan Nusantara.
Itu pesan kami, di samping Tujuh Titah Raja yang sudah disampaikan di Sumedang," katanya.
Raja IX Denpasar juga meminta LaNyalla mengunjungi Puri (kerajaan) lain yang masih banyak ada di Bali.
Sebab, baru tiga Puri yang tergabung dalam Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN) yakni Puri Agung Denpasar, Puri Agung Tabanan, dan Puri Agung Karangasem.
"Di MAKN ini kami mengikuti Tri Dharma Majelis Adat Kerajaan Nusantara.
Pertama, kami adalah satu komunitas. Kedua, satu identitas dalam kebhinekaan dan ketiga, kami berada dalam satu visi yang jelas," ujarnya.
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti sependapat dengan pandangan Ida Tjokorda Ngurah Jambe Pemecutan.
Ia menyayangkan Kerajaan dan Kesultanan Nusantara, dan juga entitas-entitas civil society lain, tidak bisa terlibat dalam menentukan arah perjalanan bangsa karena sejak amandemen Konstitusi 4 tahap tahun 1999 hingga 2002, yang menentukan adalah partai politik.
Raja IX Denpasar minta DPD RI ikut mengoreksi sistem politik dan demokrasi Indonesia yang dinilai sudah melenceng dari falsafah Pancasila
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News
