Mahasiswa Bali Kritisi Pemerintahan Jokowi – Amin, Ini Daftar 11 Tuntutan ABTD

bali.jpnn.com, DENPASAR - Seratusan mahasiswa dari beberapa elemen yang tergabung dalam Aliansi Bali Tidak Diam (ABTD) mengkritisi dua tahun pemerintahan Jokowi-Makruf Amin, Kamis petang kemarin (21/10).

Aksi mahasiswa yang digelar di Jalan PB Sudirman, tepatnya di depan kampus Universitas Udayana (Unud), Denpasar, menyuarakan 11 tuntutan.

Dalam aksinya, massa mahasiswa menuding tidak adanya perubahan signifikan yang dirasakan masyarakat atas 2 tahun kepemimpinan Jokowi-Makruf Amin.

Bahkan, kekuasaan yang dibangun pemerintahan ini, menurut mahasiswa Bali tergolong praktik oligarki.

"Institusi politik telah dikuasai oleh kelompok satu persen atau yang biasa kita sebut dengan oligarki," sebut massa aliansi, dalam pernyataan sikap resminya.

Yang paling memprihatinkan, menurut gabungan BEM se-Bali ini, adalah diloloskannya UU Cipta Kerja alias Omnisbus Law dan UU Mineral dan Batubara (Minerba).

 "Kedua undang-undang tersebut juga disahkan secara terburu-buru dan tanpa partisipasi publik. Padahal, yang paling terdampak dari diberlakukanya UU tersebut adalah rakyat kecil, baik itu buruh, petani, masyarakat adat, dan lainnya," kata Ketua BEM Unud, M. Novrian.

Atas ketidakpuasan dua tahun pemerintahan Jokowi-Makruf Amin, Aliansi Bali Tidak Diam menyatakan 11 tuntutan. Yakni;