Aduan Ketut Adi Tak Terbukti, DKPP Rehabilitas Nama Baik Ketua dan Anggota Bawaslu Bali

"Kami bersyukur akhirnya DKPP menyatakan kami tidak terbukti melanggar kode etik hingga nama kami direhabilitasi," kata Kordiv Hukum, Humas dan Datin Bawaslu Bali I Ketut Rudia.

Menurut Rudia, dengan kasus ini menjadi pengalaman bagi pihaknya ke depan dalam memastikan hak-hak konstitusi para peserta, pemilih, dan pihak-pihak yang mencari keadilan ke Bawaslu Bali.

"DKPP juga mengingatkan kepada kami penyelenggara bahwa pemilu bukan soal prosedural saja, tetapi harus substantif.

Artinya, meski ada kekosongan norma dalam undang-undang, penyelenggara diingatkan untuk peka dengan fakta-fakta lapangannya selama tahapan," katanya.

Mantan Ketua Bawaslu Bali ini mengatakan, secara normatif tidak ada ketentuan yang melarang dana kampanye boleh nol.

Tetapi, manakala fakta-fakta lapangan ada banyak instrumen kampanye seperti baliho dan alat peraga lainnya dari peserta yang dana kampanyenya nol, pengawas harus mengambil l

angkah progresif melalui koordinasi dengan penyelenggara teknis.

"Jika sudah diaudit oleh KAP, penyelenggara bisa menyampaikan fakta-fakta lapangannya tersebut kepada KAP untuk dilakukan klarifikasi kepada peserta," pungkasnya. (antara/lia/JPNN)