Bang Zul Ingatkan PT GTI Tidak Hanya Lawan Gubernur NTB, tapi Presiden Jokowi
Tersisa hanya 5 hektare yang belum digarap.
"Kami usulkan dalam adendum kemarin itu tidak boleh lagi dipakai oleh GTI di lahan 60 hektare karena sudah dipakai oleh masyarakat di sana.
Kalau mau serius, ada tersisa 5 hektare, garap sendiri supaya GTI-nya senang juga masyarakat lokal tidak terganggu. Namun, pihak PT GTI tidak merespons," imbuhnya.
Seperti diberitakan, Pemprov NTB resmi memutuskan mengakhiri kontrak kerja sama dengan PT GTI yang penandatanganan kerja samanya pada tahun 1995.
Bahkan, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mendukung penuh kebijakan yang diambil Pemprov NTB yang memutus kontrak PT Gili Trawangan Indah yang belum optimal
mengelola lahan seluas 65 hektare di Gili Trawangan. (antara/lia/JPNN)
Pemprov NTB resmi putus kerjasama dengan PT GTI terkait pengelolaan 65 ha lahan di Gili Trawangan. Kalau PT GTI menggugat, bukan saja lawan Gubernur tapi Jokowi
Redaktur & Reporter : Ali Mustofa
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News
