Pengemplang Pajak Rp1,3 Miliar Diserahkan ke Kejari Buleleng, Ini Kata Kanwil DJP Bali
“Saat pemeriksaan bukti permulaan, wajib pajak diberi waktu membayar pajak-pajak yang kurang dibayar beserta sanksi denda,” bebernya.
Tetapi, KPTDA tidak menggunakan hak tersebut sehingga PPNS Kanwil DJP Bali meningkatkan pemeriksaan bukti permulaan ke tahap penyidikan.
Dalam penyidikan, wajib pajak juga diberi hak untuk mengajukan permohonan penghentian penyidikan sesuai dengan Pasal 44B Undang-Undang KUP setelah melunasi pajak-pajak yang kurang dibayar.
Tetapi, KPTDA juga tidak memanfaatkan hak tersebut.
“Karena itu kami serahkan ke kejaksaan untuk dilakukan tahap penuntutan,” paparnya.
Sementara itu, Plt. Kepala Kantor Wilayah DJP Bali Dudung Rudi Hendratna menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kerja sama dan sinergi yang baik antara Kantor Wilayah DJP Bali, Kepolisian Daerah Bali, Kejaksaan Tinggi Bali, dan Kejaksaan Negeri Buleleng.
“Harapannya ada efek jera dan wajib pajak menaati peraturan di bidang perpajakan,” pungkasnya. (antara/lia/JPNN)
Pengemplang pajak Rp1,3 miliar diserahkan penyidik PPNS Kanwil DJP Bali ke Kejari Buleleng untuk tahap penuntutan
Redaktur & Reporter : Ali Mustofa
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News
