Hakim Ugal-ugalan Diskon Hukuman Terdakwa Korupsi Pepadu, Jaksa Kejari Negara Banding
Justru pihaknya mengatakan, putusan tersebut dinilai tidak memenuhi unsur keadilan karena dalam perkara korupsi tersebut terdakwa tidak mendapat uang sepeser pun.
“Kami masih belum putuskan banding atau tidak,” kata Dwipa Negara.
Dia mengatakan, perhitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh BPKP Provinsi Bali atas permintaan penyidik dalam perkara ini tidak valid.
Sehingga harus dinyatakan tidak sah sebagai dasar untuk menghitung kerugian Negara dalam perkara ini.
Pasalnya, RAB yang dipakai dasar oleh BPKP untuk menghitung kerugian Negara adalah bukan spek dan RAB yang tercantum dalam kontrak kerja, tetapi RAB terpisah.
“Penghitungan BPKP yang menghitung kerugian negara berdasar RAB yang diluar kontrak adalah tidak sah dipakai dasar untuk menghitung kerugian negara. Jadi, unsur kerugian negara tidak terbukti,” paparnya. (rb/bas/JPR)
Vonis 2,5 tahun yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tipikor Denpasar mengundang reaksi jaksa Kejari Negara. Jaksa memutuskan banding
Redaktur & Reporter : Ali Mustofa
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News
