Tak Berwenang Mengadili, Arahkan ke PTUN, PN Amlapura Tolak Gugatan Desa Adat Karangasem

Tetapi, sengketa yang melibatkan Pemkab Karangasem selaku tergugat dengan Desa Adat Karangasem selaku penggugat masih memungkinkan berlanjut lantaran pihak penggugat punya kesempatan untuk ajukan banding.
"Kasus ini dapat bergulir ke PTUN. Kami tak berwenang mengadili perkara ini," ujar Cok Gde Suryalaksana dikutip dari Baliexpress.id.
Putusan tersebut otomatis menyatakan Jaksa Pengacara Negara memenangkan sengketa perdata tersebut sekaligus dapat menyelamatkan objek senilai Rp 69 miliar.
Kajari Karangasem Aji Kalbu Pribadi, melalui Kasi Intel Dewa Gede Semara Putra, melalui keterangannya menyampaikan, putusan yang dikeluarkan PN Amlapura, sebelumnya sudah melalui tahap mediasi.
Tetapi, tahap itu gagal.
Majelis hakim pun menjatuhkan putusan melalui sidang E-Court dengan amar putusan N.O. Sehingga berakibat seluruh isi gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.
"Sebagaimana dalil-dalil yang telah dituangkan JPN Kejari Karangasem dalam pembuktian di persidangan sebelumnya," tegasnya.(bx/aka/man/JPR)
Majelis hakim PN Amlapura menolak gugatan Desa Adat Karangasem atas tiga objek lahan sengketa. Hakim menyarankan penggugat menggugat ke PTUN
Redaktur & Reporter : Ali Mustofa
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News