Kejati Bali Panggil Rentin Gegara DSP Karantina Pasien Covid-19, Ada yang Tidak Beres?

Untuk proses permohonan DSP melalui mekanisme pengajuan proposal, dan dilakukan review oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bali.

Review dilakukan untuk mengkaji kelayakan dan kesesuaian baik harga maupun peruntukan DSP itu. Angka Rp 27,67 miliar lebih itu adalah hasil review BPKP Perwakilan Provinsi Bali yang menyatakan layak untuk dibayar dari DSP.

Karena itu, I Made Rentin menegaskan tunggakan Rp 2,90 miliar bukan oleh pemerintah provinsi karena sumber dana fasilitas itu dari APBN.

"Perlu ditegaskan bahwa segala kelengkapan administrasi termasuk hasil review BPKP sudah lengkap, untuk dijadikan dasar pembayaran DSP oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)," ujar Rentin.

Namun, sudah satu tahun, tunggakan Rp 2,9 miliar lebih belum dibayarkan oleh BNPB.

"Info terakhir yang diperoleh dari pejabat BNPB bahwa masih menunggu gelontoran anggaran dari Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan," kata Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali itu.

Rentin mengimbau kepada semua pihak untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi, sambil menunggu proses yang sedang berlangsung di pusat antara BNPB dengan Kementerian Keuangan. (antara/lia/jpnn)