Kabar Baik, Kemenkumham Bali Prioritaskan Bantuan Hukum untuk Rakyat Miskin

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Bali meneken kontrak kerja dengan sejumlah Organisasi Bantuan Hukum (OBH) di Bali.

Ada 6 OBH yang digandeng Kanwil Kemenkumham Bali dalam kontrak kerja dan kinerja layanan bantuan hukum yang dilakukan, Kamis (24/2) kemarin.

Keenam OBH itu masing-masing LBH APIK Bali, LBH Bali, Pusat Bantuan Hukum Peradi Denpasar, dan LBH Bali Women Crisis Center.

Kemudian ada juga Kelompok Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) Karangasem, serta Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakra Eka Sudarsana.

Dari pihak Kanwil Kemenkumham Bali, penandatanganan tak hanya dilakukan Kakanwil Kumham Jamaruli Manihuruk, melainkan juga jajaran di bawahnya.

Kontrak kerja dan kinerja bantuan hukum ini sendiri, dijelaskan Jamaruli Manihuruk sebagai bentuk kerja sama pemerintah dengan OBH.

"Bantuan Hukum merupakan prioritas Badan Perencanaan Pembangunan Nasional," jelas Jamaruli Manihuruk.

Jamaruli menyayangkan masih minimnya lembaga dan yayasan yang bergerak di bidang bantuan pelayanan hukum di Bali.