Kemenkumham NTB Gelar Akselerasi Ketersediaan Informasi Hukum bagi Masyarakat

Narasumber dalam kegiatan ini adalah Indar Saleh, Analis Sistem Aplikasi dan Jaringan Komputer Pusat JDIHN Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Indar menyampaikan materi terkait langkah pengelolaan dokumen informasi hukum, jenis dokumen hukum, penyebab URL API tidak aktif dan indikator penilaian JDIH.

"Beberapa masalah antara lain terkait permasalahan serangan siber yang mana diperlukan backup database secara berkala untuk mengantisipasi serangan siber yang mungkin terjadi.

Terkait dengan anggota JDIH yang URL API-nya tidak aktif diharapkan berkoordinasi dengan Tim IT Dinas Kominfo masing-masing serta dengan Tim Teknis Pusat JDIH agar segera ditindaklanjuti," kata Indar Saleh.

Kegiatan pembinaan dan pengembangan JDIH secara online (zoom) diharapkan mampu menjawab permasalahan dan menjadi solusi dari kendala Anggota di JDIH.

Kanwil Kemenkumham NTB terus menjaga kolaborasi dengan masing-masing anggota JDIH dan tenaga teknis Dinas Kominfo sehingga dapat menyediakan informasi dan dokumentasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat.

Terkait optimalisasi literasi hukum melalui JDIH, hal ini juga sempat disinggung oleh Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan.

Kakanwil Parlindungan menyampaikan bahwa JDIH telah mengubah data informasi pemerintah yang berbasis konvensional atau manual menjadi berbasis internet, sehingga dapat mempermudah akses penyebaran informasi hukum bagi masyarakat.