Pemkab Sumbawa Bikin 5 Raperbup, Kemenkumham NTB Ambil Peran

Tim perancang peraturan perundang-undangan Kanwil Kemenkumham NTB menjelaskan, di antara lima draf yang diajukan, Raperbup tentang tentang Petunjuk pelaksanaan penerimaan pembayaran insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah tidak dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

Pasalnya, Raperbup tersebut tidak ada dasar kewenangan untuk mengaturnya.

Setelah penyampaian hasil harmonisasi, rapat dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara harmonisasi antara Kanwil Kemenkumham NTB dengan Pemda Sumbawa.

"Dengan terlaksananya harmonisasi peraturan perundang-undangan baik harmonisasi vertikal maupun harmonisasi horizontal akan membawa dampak yang lebih efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan," kata Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan.

Kakanwil Parlindungan juga menegaskan, kegiatan harmonisasi merupakan implementasi prinsip Good Governance yang diberengi dengan kolaborasi yang berkelanjutan oleh Kanwil Kemenkumham NTB serta pemerintah daerah.

Hal ini untuk mewujudkan peraturan daerah yang berkualitas bagi masyarakat. (lia/JPNN)