Pemkab Sumbawa Bikin 5 Raperbup, Kemenkumham NTB Ambil Peran

bali.jpnn.com, MATARAM - Kepala Bidang Hukum Kanwil Kemenkumham NTB Puri Adriatik Chasanova menegaskan bahwa pihaknya akan berperan aktif dalam pembentukan Raperda maupun Raperkada.

Hal ini diutarakan Puri Adriatik Chasanova saat memimpin rapat harmonisasi Raperkada Kabupaten Sumbawa pada Jumat (6/9) di ruang legal drafter Kanwil Kemenkumham NTB.

“Hal ini dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat demi berjalannya proses pemerintahan," ujar Puri Adriatik Chasanova.

Puri Adriatik Chasanova didampingi para fungsional perancang peraturan perundang-undangan Kanwil Kemenkumham NTB, menyambut baik kehadiran Tim Pemrakarsa Pemkab Sumbawa.

Hadir Staf ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Hukum Politik, Kepala BKAD, Sekretaris BKAD dan Kabag Hukum Setda Sumbawa.

Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Hukum Politik I Ketut Sumadi Artha menyatakan ada lima buah draf Raperbup yang diusulkan untuk diharmonisasi.

Raperbup tersebut meliputi tata cara Penyelenggaraan dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dan tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.

Kemudian pemberian bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada desa, petunjuk pelaksanaan penerimaan pembayaran insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.