Tim Pokja BSK Kemenkum NTB Sorot Penilaian IRH, Pemkab Lombok Utara Berharap

bali.jpnn.com, LOMBOK UTARA - Tim Kelompok Kerja (Pokja) Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kanwil Kemenkum NTB melakukan koordinasi dengan Pemkab Lombok Utara, Selasa kemarin (11/3).

Koordinasi ini dalam rangka memberikan pendampingan penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Pemerintah Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai Permenkumham Nomor 23 tahun 2024.

Tim Kanwil Kemenkum NTB yang dipimpin Ketua Pokja BSK, Indra Firmansyah diterima oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Utara, Raden Gabadi Kusuma.

Raden Gabadi Kusuma menyambut baik kedatangan tim Kanwil Kemenkum NTB guna pendampingan penilaian IRH.

Raden Gabadi berharap kedatangan Kanwil Kemenkum NTB dapat memberikan pencerahan agar Kabupaten Lombok Utara mendapatkan penilaian IRH yang baik.

Indra Firmansyah menyampaikan bahwa kedatangan Tim Pokja BSK adalah untuk memastikan peningkatan kualitas data dukung dan penilaian IRH agar optimal sesuai arahan Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati.

"Reformasi hukum merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Oleh karena itu, diperlukan keseriusan pemerintah daerah untuk melengkapi data dukung penilaian IRH sebagai pencerminan tata kelola pemerintahan baik di daerah," kata Indra Firmansyah.