Tim BSK Kanwil Kemenkum NTB Gelar Rapat, Bahas Analisis Kebijakan Wilayah

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB melalui Kelompok Kerja (Pokja) Badan Strategi Kebijakan (BSK) menggelar rapat analisis.

Rapat ini membahas tentang timeline Penyusunan Daftar Inventaris Masalah (DIM) dengan Pemanfaatan Aplikasi Sipkumham.

Rapat ini juga untuk menentukan tema Analisis Kebijakan Wilayah yang rencananya akan mengevaluasi Permenkumham No. 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum.

Rapat yang berlangsung di Kanwil Kemenkum NTB, Senin (10/3) dipimpin oleh Ketua Pokja BSK Indra Firmansyah.

Indra Firmansyah menyampaikan bahwa dalam penentuan Permenkumham No.3 Tahun 2021 sebagai Analisis Evaluasi Kebijakan Wilayah NTB, ada beberapa pedoman yang perlu diketahui.

Pertama, terbit lima tahun ke belakang, yaitu 2019 – 2024.

Kedua, telah diimplementasikan minimal satu tahun.

Ketiga, mempertimbangkan DIM Sipkumham.