Tim BSK Kanwil Kemenkum NTB Gelar Rapat, Bahas Analisis Kebijakan Wilayah
Keempat, dikecualikan Permenkumham yang dianalisis tahun sebelumnya.
Kelima, dikecualikan permenkumham yang bersifat rutin dan mengatur internal.
Keenam, berfokus pada Permenkumham yang mengatur tugas dan fungsi Kemenkum.
Tim Analisis Kebijakan Sipkumham juga menyampaikan bahwa Permenkumham No.3 Tahun 2021 telah termuat pula dalam Aplikasi Sipkumham.
Oleh karena itu, ada korelasi antara output berupa DIM Sipkumham dengan Analisis Kebijakan Wilayah NTB.
Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati mengatakan harapannya guna terciptanya hubungan kerja sama yang baik untuk mendukung program pemerintah sehingga dapat berperan membantu Pemda dan stakeholder dalam memberikan analisis hukum terhadap Peraturan Daerah. (jpnn)
Kanwil Kemenkum NTB melalui Kelompok Kerja (Pokja) Badan Strategi Kebijakan (BSK) menggelar rapat analisis membahas sejumlah kebijakan wilayah
Redaktur & Reporter : Ali Mustofa
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News
