RSUD Praya dan Dinas PUPR Lombok Tengah Bahas Raperkada di Kemenkumham NTB

Termasuk melakukan bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan Perancang Peraturan Perundang-undangan di wilayah, serta melakukan mediasi, konsultasi dan pemetaan produk hukum daerah.

"Harmonisasi Peraturan Daerah sudah menjadi tugas dan fungsi Kanwil Kemenkumham NTB.

Tentunya, Kanwil Kemenkumham NTB akan selalu mengupayakan terbitnya produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan serta membawa dampak positif bagi masyarakat," ujar Puri Adriatik Chasanova.

Nyoman Daivi selaku fungsional perancang peraturan perundang-undangan Kanwil Kemenkumham NTB memaparkan terkait Raperbup Pengadaan Barang dan Jasa BLUD RSUD Praya.

Menurutnya, secara materi muatan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Namun, terdapat beberapa perbaikan dari teknik penulisan dan penghapusan delegasi blanko yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Terkait harmonisasi Raperbup Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi disampaikan oleh Riki Aditya yang juga fungsional perancang peraturan perundang-undangan pada Kanwil Kemenkumham NTB.

Riki Aditya berpendapat bahwa beberapa norma perlu diubah dan ditindaklanjuti sehingga Raperbup ini memenuhi asas kejelasan rumusan.