E-Harmonisasi Jadi Solusi Percepatan Raperda dan Raperkada

bali.jpnn.com, MATARAM - Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Dhahana Putra menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang baik adalah yang taat asas serta tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

Hal tersebut disampaikan pada Kegiatan Koordinasi Aplikasi E-Harmonisasi Raperda/Raperkada dengan Pemerintah Daerah Seluruh Indonesia, Selasa (18/2).

Dhahana Putra menjelaskan untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang baik, maka, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan meluncurkan aplikasi E-Harmonisasi.

Keberadaan aplikasi E-Harmonisasi ini merupakan bagian dari pelayanan prima untuk masyarakat yang berbasis digitalisasi dari Kementerian Hukum Republik Indonesia.

"Aplikasi E-Harmonisasi ini dihajatkan untuk memudahkan pemerintah daerah dalam mengajukan permohonan harmonisasi raperda serta raperkada.

Keberadaan aplikasi ini diharapkan berdampak pada akselerasi proses pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah serta mewujudkan pelayanan prima terhadap masyarakat,” ujar Dhahana Putra.

Hadir secara virtual, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB (Kakanwil Kemenkum NTB), I Gusti Putu Milawati, beserta jajaran.

Kakanwil Kemenkum NTB berkomitmen untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Daerah serta meningkatkan pelayanan dengan memanfaatkan E-Harmonisasi secara optimal. (jpnn)