Kemenkum NTB Gelar Rapat Analisis Konsepsi, Harmonisasi Raperkada Lombok Utara

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB menggelar rapat analisis konsepsi Raperkada Kabupaten Lombok Utara tentang Pembinaan Dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Ruang Rapat Mandalika, Kamis (6/2).

Rapat yang dilaksanakan oleh Tim Pokja Wilayah Kerja (zonasi) Kabupaten Lombok Utara ini didampingi Kadiv P3H Edward James Sinaga.

Rapat ini menganalisis bahan hukum serta draft Raperkada Kabupaten Lombok Utara tentang Pembinaan dan Pengembangan BUMDes.

Ruang lingkup Raperkada ini meliputi pembinaan dan pengembangan BUM Desa/ BUM Desa Bersama, Kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan Lembaga BUMDesa/BUMDesa Bersama.

Kemudian Forum Komunikasi BUMDesa/BUMDesa Bersama, Monitoring, evaluasi dan pengawasan BUMDesa/BUMDesa Bersama serta pembiayaan.

Tim Pokja memberikan hasil analisis konsepsi di mana terdapat beberapa poin yang harus diperhatikan oleh pihak pemrakarsa.

a.            Perubahan dalam bentuk jenis peraturan.

Draft awal yang diajukan adalah Raperda, namun berdasarkan Peraturan Perundang-undangan draft ini disarankan dalam bentuk peraturan kepala daerah.