Honorer Tak Lolos PPPK 2022 Tidak Perlu Khawatir, Lihadnyana: Tenang, Aman!

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) memastikan menghapus tenaga honorer mulai November 2023.

Kondisi ini menimbulkan dilema bagi sejumlah daerah, tidak terkecuali dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali.

Saat ini jumlah tenaga honorer, termasuk guru honorer di lingkungan Pemprov Bali sebanyak 9.000 orang.  

"Tenaga kontrak di luar itu (guru dan tenaga kesehatan, red) tentunya harus dicarikan kebijakan strategis.

Pemerintah tidak boleh merugikan rakyat. Nanti bisa ada pengangguran.

Jadi, harus dicarikan kebijakan strategis," ucap Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bali Ketut Lihadnyana.

Untuk itu, Pemprov Bali akan menyiapkan kebijakan strategis untuk menampung tenaga honorer di lingkungan pemerintahan setempat yang tidak kebagian jatah formasi dalam lowongan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2022.

Menurut Ketut Lihadnyana, PPPK 2022 yang akan dibuka hanya untuk afirmasi, yakni tenaga kependidikan, kesehatan dan beberapa formasi lainnya.