Honorer Tak Lolos PPPK 2022 Tidak Perlu Khawatir, Lihadnyana: Tenang, Aman!

Namun, menurut Lihadnyana, kualifikasi tenaga honorer di luar tenaga pendidikan dan kesehatan masih sangat dibutuhkan Pemprov Bali.

"Itu yang kami rumuskan menjadi suatu kebijakan daerah, karena dibutuhkan.

Contohnya, tenaga teknologi informasi.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) kita kan sudah bagus.

Selain itu, tenaga teknologi informasi juga dibutuhkan di era digitalisasi birokrasi ini," imbuhnya.

Apalagi, lanjutnya, jumlah aparatur sipil negara (ASN) yang pensiun dengan formasi CPNS yang dibuka juga tidak berimbang atau jauh lebih kecil.

"Yang pensiun 700 orang,  formasi hanya 100 orang. Apabila ini langsung 'dihantam', akan mengganggu pelayanan publik," ungkap Lihadnyana.

Oleh karena itu, Ketut Lihadnyana mengharapkan tenaga honorer di lingkungan Pemprov Bali tetap tenang.