Pemda Keberatan Honorer Dihapus, Tawarkan Solusi Jadi PNS, Wow

bali.jpnn.com, JAKARTA - Surat Edaran (SE) Penghapusan Honorer yang diterbitkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) memicu polemik berkepanjangan.

Sejumlah pemerintah daerah tidak setuju dengan penghapusan honorer karena minimnya anggaran daerah.

Beberapa daerah bahkan menyebut SE penghapusan honorer yang diterbitkan tanggal 31 Mei itu memicu masalah baru jika tidak segera diselesaikan.

Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) H Iskandar Kamaru mengungkapkan berat rasanya bila harus menghapus honorer.

Itu karena pihaknya masih membutuhkan tenaga honorer.

Bupati Iskandar Kamaru menawarkan solusi para honorer itu diangkat jadi PNS saja.

Kalau diangkat menjadi PPPK, Pemda kesulitan dengan gaji dan tunjangan.

"Masalah pengangkatan PPPK ini ada di anggaran gaji.