Pemda Keberatan Honorer Dihapus, Tawarkan Solusi Jadi PNS, Wow

Kalau ditanggung pusat, kami dengan senang hati mengusulkan seluruh honorer di Bolsel jadi PPPK," kata Bupati Iskandar.

Hal serupa terjadi Pemkab Nias Barat.

"Kami tidak menolak melaksanakan kebijakan pemerintah pusat, tetapi mohon ada pertimbangan bagi wilayah yang pendapatan asli daerah (PAD)-nya minim," kata Wakil Bupati Nias Barat Era Era Hia kepada JPNN.com, Minggu (5/6).

Wabup Era Era Hia mengungkapkan, dari tiga solusi yang ditawarkan pemerintah pusat, Pemkab Nias Barat lebih condong ke CPNS, dibandingkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), apalagi outsourcing.

Jika merekrut CPNS, pemda tidak lagi memikirkan soal gaji dan tunjangan.

Sangat berbeda dengan PPPK, yang saat ini masih polemik.

Wabup Era Era Hia mengatakan minimnya dana Kabupaten Nias Barat berimbas pada pengangkatan PPPK 2021.

Sampai saat ini sekitar 600 guru belum diberikan SK PPPK karena terganjal masalah gaji.