Ini Lima Tuntutan Aliansi Hindu Nusantara Tolak Mahasabha PHDI XII, Sebut Organisasi Radikal

Hal ini dapat  membahayakan kehidupan bangsa dan negara karena dapat memicu konflik laten dan manifest di dalam kehidupan umat Hindu dan  antarumat beragama di Indonesia.

Ketiga, menolak sampradaya ISKCON, Sai-baba dan sampradaya lain berada  di dalam tubuh PHDI dan di Indonesia karena sampradaya  merupakan organisasi transnasional yang berafiliasi dengan organisasasi luar negeri sayap kanan radikal VHP yang telah melakukan infiltrasi budaya dan merusak tatanan sosial, adat istiadat dan keagamaan serta menggerus Identitas Nasional Indonesia dan Hindu Nusantara.

Keempat, meminta PHDI Pusat masa bakti 2021-2026 untuk  membuat Bisama  Sulinggih bahwa ideologi dan organisasi transnasional Sampradaya bukan agama Hindu Dharma Indonesia sesuai dengan sejarah pengesahan Agama Hindu di Indonesia dan telah mencampuradukkan ajaran dan umat beragama yang dapat mengancam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara.

Kelima, meminta Prof Gusti Ngurah Sudiana sebagai Ketua  PHDI Provinsi Bali masa bakti 2016-2021 untuk tidak hadir pada Mahasabha PHDI XII  bersama dengan jajaran pengurusnya.

AHN meminta Prof Gusti Ngurah Sudiana agar menempatkan kepentingan umat Hindu yang didukung masyarakat adat Hindu Bali  untuk menjaga agama Hindu Indonesia di atas kepentingan sampradaya, serta untuk mencegah terjadinya konflik dan mengeluarkan sampradaya dari PHDI karena sampradaya bukan Agama Hindu Indonesia.

“Kami meminta pemerintah mencegah dilaksanakannya Mahasaba PHDI XII yang merupakan mahasabha ilegal karena dilakukan oleh pengurus demisioner,” kata orator AHN, Dayu Gayatri.(bhi/JPNN)