KPU Bali Sebut Pilkada 2024 Murah, Setengah Dana Hibah Disetor ke Kas Daerah

Kelima, minim pengeluaran untuk pengadaan barang dan jasa, hingga tidak adanya perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi.

“Anggaran cukup besar untuk PHPU itu tidak keluar satu rupiah pun.

Jadi, kalau dibilang pilkada mahal, pilkada serentak kali ini sangat murah dibanding sebelum-sebelumnya,” ujar Dewa Gede Lidartawan.

Dana hibah yang terbuang menurutnya ada pada sisa logistik Pilkada Bali yang akhirnya nanti harus dimusnahkan.

Lalu sisa baliho dan alat peraga kampanye yang akhirnya menjadi sampah padahal telah didorong agar meniadakan baliho sejak awal.

“Kemungkinan akan mengembalikan anggaran pilkada lebih dari 50 persen dari yang Rp 155 miliar.

Artinya anggaran pilkada kalau dilaksanakan serentak betul-betul irit, efektif, dan efisien dibanding pilkada sendiri-sendiri,” imbuhnya.

Dewa Lidartawan menyebut realisasi belanja mereka hanya 50 persen dari nota perjanjian hibah daerah (NPHD) yang diserahkan Pemprov Bali sebesar Rp 155.982.346.000.