Keppres Jokowi tak Bertaji, AWK Kukuh Menolak Angkat Kaki dari Kantor DPD RI Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Mantan anggota DPD RI daerah pemilihan (dapi) Bali Arya Wedakarna alias AWK bersikukuh menolak angkat kaki dari Kantor DPD RI di kawasan Civic Center, Renon, Denpasar.

AWK kepada awak media memastikan tidak akan mengemas barang-barangnya dari Kantor DPD RI sampai ada putusan inkrah yang menyatakan dirinya bersalah.

Sikap AWK ini seperti mengangkangi Surat DPD RI Nomor RT.01/215/DPDRI/Ill/2024 tentang penghentian hak-hak keuangan, administratif dan fasilitas lainnya.

Surat DPD RI itu dengan jelas memberi waktu kepada Arya Wedakarna agar mengambil barang di kantor hingga batas 12 Maret 2024.

AWK mengabaikan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 P Tahun 2024 tanggal 22 Februari.

Keppres tersebut terbit setelah Shri Arya Wedakarna mendapatkan peresmian pemberhentian sebagai anggota DPD RI dan anggota MPR RI.

“Di mana-mana kita tunggu sampai inkrah sampai keputusan dari Mahkamah Agung.

Sebelum itu terjadi, ya saya tetap wakil rakyat kan belum ada PAW (pergantian antarwaktu) saya,” kata Arya Wedakarna di Denpasar.