Bawaslu Bali Turun Gunung Mengawasi Logistik Pemilu 2024, Rawan Potensi Pidana

bali.jpnn.com, DENPASAR - Tahapan pengawasan logistik menjadi hal krusial bagi jajaran Bawaslu di setiap tingkatan karena logistik Pemilu 2024 harus dipastikan tepat dalam segala aspek.

Apalagi tahapan logistik ini merupakan tahapan yang sangat dekat dengan potensi pidana Pemilu 2024.

Contohnya, jumlah logistik tidak boleh melebihi yang telah ditentukan.

Menurut  Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bali I Putu Agus Tirta Suguna, jika jumlah logistik berlebih maka pidana pemilu dapat menjerat Komisi Pemilihan Umum(KPU).

Begitu pula perusahaan yang mencetak juga dapat terancam pidana pemilu jika tidak benar dalam melakukan tugas.

Oleh karena itu, Putu Agus Tirta Suguna menegaskan logistik Pemilu harus tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, tepat waktu, dan tujuan.

"Pengawasan logistik sekaligus merupakan bentuk upaya Bawaslu Bali menjaga hak suara sesuai prosedur," ujar Putu Agus Tirta Suguna.

Anggota Bawaslu Bali I Nyoman Gede Putra Wiratma mengatakan bahwa pihaknya harus memastikan dimensi dari prinsip pengawasan dalam pengadaan dan pendistribusian logistik itu terpenuhi semuanya.