Kemenkum NTB Harmonisasi 2 Raperkada Kabupaten Bima, Ini Hasilnya

Salah satunya harus dihadiri pejabat Eselon II.

Hal ini berkaitan dengan tertib administrasi terutama terkait dengan pemenuhan indeks reformasi hukum.

“Keberadaan mereka dibutuhkan dalam hal pengambilan kebijakan di kemudian hari oleh pejabat yang berwenang,” kata Edward James Sinaga.

Dari hasil rapat pengharmonisasian disepakati hasil pengharmonisasian terhadap dua rancangan produk hukum tersebut sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011.

Tahap selanjutnya adalah penandatanganan berita acara pengharmonisasian yang dilakukan Kadiv PPPH Edward James Sinaga dengan pemrakarsa yang diwakili A. Hasyim Asy'ari selaku Kabid Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bima. (jpnn)