Kejati Bali Sebut Korupsi Aset di Tabanan Bisa Jadi Tunggakan, Sentil Audit BPKP
Menurut Luga, draf kerugian negara yang dikirim ke BPKP beberapa bulan lalu belum keluar.
Baca Juga:
Hasil penghitungan internal Kejati Bali, kerugian negara mencapai Rp14,6 miliar.
Meski penyidik sudah mendapat hasil kerugian negara hasil perhitungan internal, hasil penghitungan kerugian negara dari BPKP ini sangat penting untuk dijadikan salah satu alat bukti sah dalam persidangan.
Jaksa penyidik ingin mendapat kerugian secara detail.
“Kalau perbuatan melawan hukum kami sudah dapatkan.
Sekarang kurang penghitungan kerugian negara dari BPKP saja,” katanya.
Ditanya penyebab BPKP lama mengeluarkan hasil aduit, Luga mengaku tidak tahu persis.
Pihaknya tidak bisa mengintervensi BPKP karena beda instansi.
Kejati Bali kemungkinan masih menunggak penanganan kasus korupsi aset tanah negara di Tabanan. Garanya hasil audit BPKP belum keluar
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News
