Hakim Tipikor Denpasar Ungkap Alasan Vonis Bebas Mantan Rektor Unud, Mengejutkan

Itu artinya, pungutan SPI tersebut tidak bisa dikatakan pungutan liar.

Terkait fakta mahasiswa yang membayar SPI di program studi yang tidak seharusnya dipungut SPI menurut SK rektor, majelis hakim berpendapat hanya kesalahan administrasi.

“Oleh karena semua uang SPI yang dipungut tersebut masuk ke rekening resmi Unud dan masih tersimpan sampai sekarang di rekening resmi, maka pungutan tersebut bersifat kesalahan administrasi," kata hakim Agus Akhyudi.

Oleh karena itu, Universitas Udayana dapat melakukan mekanisme pengembalian kepada mereka yang seharusnya tidak dipungut.

Terkait fakta bahwa uang pungutan SPI di situs penerimaan mahasiswa baru terbit lebih dahulu daripada SK rektor, majelis hakim menilai  bukan perbuatan melawan hukum secara pidana, melainkan kesalahan administrasi dalam penerimaan mahasiswa baru.

“Hal itu hanya menunjukkan buruknya pengelolaan manajemen penerimaan mahasiswa baru di Unud,” ucap majelis hakim.

Terhadap fakta pungutan SPI tidak dimuat dalam peraturan menteri keuangan (PMK) tentang pungutan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Unud, majelis hakim berpendapat bahwa ada PTN lain yang juga tidak mengatur SPI, tetapi memungut SPI.

Majelis hakim justru menegaskan dalam Peraturan Menristekdikti Nomor 39 Tahun 2017 tersebut, tidak ada aturan tentang kewajiban pungutan SPI harus dimuat dalam PMK.