Kejati Bali Geledah LPD Sangeh Bongkar Korupsi Rp 130 Miliar, Penyidik Sita 149 Dokumen

Menurutnya, penyidik masih menghitung kerugian negara dalam kasus ini yang ditaksir lebih dari Rp 130 miliar.

Namun, jumlah tersebut masih perlu ditelusuri lagi sehingga diperoleh kerugian negara yang nyata dan pasti.

Sebelumnya, penyidik menemukan beberapa kelemahan yang membuat LPD Sangeh mengalami kerugian.

Temuan itu antara lain LPD Desa Adat Sangeh tidak memiliki standar operasional prosedur (SOP) secara tertulis baik dalam hal pemberian pinjaman, simpanan berjangka dan tabungan.

Selain itu, kurangnya kompetensi dan kejujuran SDM di LPD Desa Adat Sangeh dalam menyusun laporan keuangan.

Temuan lainnya, LPD Desa Adat Sangeh dalam menyusun laporan keuangan tidak mencatat secara real time.

LPD Desa Adat Sangeh tidak berpedoman pada prinsip kehati-hatian dalam melakukan pemberian kredit serta lemahnya pengendalian prosedur pemberian kredit oleh LPD Desa Adat Sangeh.

Menurut A Luga Harlianto, LPD Desa Adat Sangeh tidak melaksanakan Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa dalam mengelola likuiditas keuangannya. (antara/lia/jpnn)